Agenda Pembangunan Setelah 2015
Tentu Sobats sudah tidak asing lagi dengan istilah MDGs alias Millenium Development Goals. Hayo tunjuk tangan bagi yang belum pernah mendengar atau malah tidak ngeh sama sekali. Oops, banyak juga ternyata yang tunjuk tangan yaaa? J
Ok, sebelum lanjut ke ulasan sesuai dengan judul postingan, mungkin terlebih dahulu kita coba intip dan refresh kembali pikiran kita tentang si MDGs yuk Sobs.
MDGs adalah delapan butir Tujuan Pembangunan Milenium [Millenium Development Goals] yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia, yang dilaksanakan di New York, pada September 2000.
Tentu Sobats sudah tidak asing lagi dengan istilah MDGs alias Millenium Development Goals. Hayo tunjuk tangan bagi yang belum pernah mendengar atau malah tidak ngeh sama sekali. Oops, banyak juga ternyata yang tunjuk tangan yaaa? J
Ok, sebelum lanjut ke ulasan sesuai dengan judul postingan, mungkin terlebih dahulu kita coba intip dan refresh kembali pikiran kita tentang si MDGs yuk Sobs.
MDGs adalah delapan butir Tujuan Pembangunan Milenium [Millenium Development Goals] yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia, yang dilaksanakan di New York, pada September 2000.
![]() |
8 butir Tujuan Pembangunan Milenium [MDGs] |
Secara global, agenda
Pembangunan Milenium (MDGs) telah memberi dampak yang besar bagi kehidupan
banyak orang, sejak diadopsi oleh seluruh negara anggota PBB pada tahun 2000. Progres yang signifikan telah berjalan
dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagian dari pencapaian global
tersebut antara lain: kemiskinan semakin berkurang, akses terhadap air minum
telah meluas, 40 juta anak-anak dapat belajar di sekolah, dan 8 juta
orang telah menerima perawatan HIV yang menyelamatkan jiwa. Namun demikian, progres tersebut tidak merata dan
masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, berbagai
penyakit, krisis dan konflik lingkungan, serta kekerasan dan bencana.
Dan seiring dengan akan berakhirnya Millennium Development Goals, masyarakat dunia
dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa kini sedang dalam proses mengembangkan Kerangka Acuan Kerja untuk periode setelah 2015. Proses ini berbeda dari berbagai proses sebelumnya: Kerangka Acuan Pembangunan Pasca-2015 harus diciptakan melalui proses yang benar-benar terbuka dan termasuk dengan menempatkan manusia di urutan pertama.
Beberapa evaluasi juga telah dilaksanakan untuk meninjau sejauh mana capaian dari program-program tersebut. Seperti yang telah dilaksanakan pada tahun 2010, PBB mengadakan
Sidang Umum Ke‐65 mengenai 10 tahun
pencapaian MDGs. Sidang menghasilkan
resolusi berjudul “Keeping the Promise:
united to achieve the Millenium
Development Goals” yang laporan detailnya dapat dilihat disini.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, bersama dengan Presiden Republik Liberia dan Perdana Menteri Inggris, telah ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai co-chair dari sebuah panel tingkat tinggi [HLPEP : High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda] yang bertanggung jawab untuk mengonsolidasikan pemikiran-pemikiran dari masyarakat sipil dan berbagai ahli di seluruh dunia dalam menyusun Agenda Pembangunan Pasca 2015.
![]() |
Courtessy: BRR Institute |
Lalu, apakah tugas dari ke 27 orang-orang 'pinter' ini?
Tugas mereka adalah mempersiapkan dan menyampaikan rekomendasi kepada Sekjen PBB untuk
Agenda Pembangunan Pasca-2015.
Bagaimana cara memperoleh rekomendasi-rekomendasi tersebut?
PBB di Indonesia melaksanakan berbagai konsultasi untuk menambah upaya agar suara-suara orang Indonesia dapat didengar. Salah satunya adalah dengan 'menggandeng' BRR Institute yang diketuai oleh Bapak Kuntoro Mangkusubroto, mantan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, untuk memfasilitasi terselenggaranya sebuah konsultasi tematik yang melibatkan institusi pemerintah, lembaga pembangunan internasional, PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga riset serta sektor swasta. Harapannya, kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi yang bisa disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada HLPEP sehingga pembangunan berkelanjutan, penanganan bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi visi dan agenda pembangunan dunia pasca 2015.
PBB di Indonesia melaksanakan berbagai konsultasi untuk menambah upaya agar suara-suara orang Indonesia dapat didengar. Salah satunya adalah dengan 'menggandeng' BRR Institute yang diketuai oleh Bapak Kuntoro Mangkusubroto, mantan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, untuk memfasilitasi terselenggaranya sebuah konsultasi tematik yang melibatkan institusi pemerintah, lembaga pembangunan internasional, PBB, organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga riset serta sektor swasta. Harapannya, kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi yang bisa disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada HLPEP sehingga pembangunan berkelanjutan, penanganan bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi visi dan agenda pembangunan dunia pasca 2015.
Adapun tema dari agenda ini adalah "Konsultasi Tematik Mengenai Konflik dan Kerentanan: Praktik-Praktik Terbaik dan Pembelajaran untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015" dan telah berlangsung dengan sukses pada hari ini, 13 Maret 2013, di Royal Kuningan Hotel, Jakarta.
Kegiatan selama satu hari tadi dimulai dengan diskusi panel bertemakan Capaian Tujuan
Pembangunan Milenium (MDGs), Kekurangan dan Langkah Kedepan bagi Kebencanaan,
Kerentanan dan Konflik dalam Kerangka Pembangunan Pasca 2015. Forum kemudian dibagi kepada tiga kelompok, masing-masing yang mendiskusikan:
A. Pengurangan Risiko Bencana dan Manajemen Risiko Bencana
difasilitasi oleh Bapak Gegar Prasetyo dengan asisten merangkap notulen oleh Alaika Abdullah
Difasilitasi oleh Bapak Kevin Evans [yang sangat lancar berbahasa Indonesia J
Asisten+Notulensi oleh Keke P
A. Pengurangan Risiko Bencana dan Manajemen Risiko Bencana
difasilitasi oleh Bapak Gegar Prasetyo dengan asisten merangkap notulen oleh Alaika Abdullah
- Bencana-bencana alam
- Koordinasi penanggulangan bencana dan kemitraan yang luas
- Persinggungan antara bencana dan konflik di Indonesia
- Kebijakan terkait bencana, konflik dan kerentanan
Difasilitasi oleh Bapak Kevin Evans [yang sangat lancar berbahasa Indonesia J
Asisten+Notulensi oleh Keke P
- Manajemen sumber daya alam
- Kerentanan ekonomi
- Perangkap kemiskinan
- Konflik seputar sumber daya alam, kelangkaan sumber daya dan kerentanan ekonomi
Difasilitasi oleh Bapak Juanda, asinsten+notulensi oleh Eva F.
- Kohesi sosial/masyarakat
- Konflik suku dan kerentanan
- Konflik agama dan kerentanan
Dan Alhamdulillah, kegiatan ini telah berlangsung dengan gemilang, menghasilkan input-input positif yang akan segera disampaikan kepada Bapak SBY untuk dibawa ke dalam forum pembahasan pada pertemuan tingkat tinggi nanti di Bali, tanggal 25-27 Maret 2013.
Yah, walaupun tidak semua butir input yang dihasilkan tadi dapat gol [diterima] dalam kancah global [international], setidaknya dapat menjadi rujukan bagi program pembangunan Indonesia pada masa yang akan datang. Apalagi menilik bahwa Indonesia, sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman luar biasa, dengan posisi geografis yang unik, yaitu merupakan daerah rawan gempa karena dilalui oleh jalur pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik serta berada di jalur Pacific Ring of Fire. Tentu saja menjadikan isu konflik dan kerentanan menjadi suatu hal yang patut menjadi sorotan. Karena Konfllik dan kerentanan terkait dengan berbagai faktor dan ditandai oleh hubungan yang
kompleks antara lingkungan dan manusia. Ini adalah alasan lain mengapa keterlibatan pemangku kepentingan
dari berbagai sektor menjadi sangat penting.
Al, Bandung, 13 Maret 2013